Dilema Perubahan Status PTN BLU ke PTN BH: Antara Kebebasan Otonomi dan Beban Mahasiswa

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, atau lebih dikenal dengan singkatan PTN BH, telah menjadi perdebatan yang hangat di kalangan mahasiswa, akademisi, dan pemangku kepentingan pendidikan. Perubahan status sejumlah perguruan tinggi negeri dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi PTN BH telah menimbulkan berbagai dilema dan pertanyaan yang membutuhkan pemikiran yang mendalam.

Dalam konsep PTN BH, perguruan tinggi diberikan otonomi yang lebih luas dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Ini mencakup pengaturan dari aspek akademis hingga pengelolaan keuangan. Otonomi ini, pada teorinya, seharusnya memberikan perguruan tinggi kebebasan untuk mencari pendanaan tambahan di luar biaya pendidikan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan semangat mandiri dan inovasi dalam dunia pendidikan.

Namun, dilema muncul ketika biaya pendidikan bagi mahasiswa cenderung meningkat setelah perguruan tinggi berubah menjadi PTN BH. Dalam beberapa kasus, mahasiswa mengeluhkan biaya kuliah tunggal (UKT) yang terlalu tinggi, dan hal ini menjadi hambatan bagi mereka yang ingin menempuh pendidikan tinggi. Pertanyaannya adalah: Mengapa otonomi yang seharusnya memberikan kebebasan finansial kepada perguruan tinggi justru berujung pada kenaikan biaya pendidikan?

Sejumlah kampus yang telah berubah menjadi PTN BH terlihat fokus pada pencarian sumber pendapatan melalui UKT. Ini bisa disebabkan oleh ketiadaan PNS yang diangkat sebagai dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan, yang berdampak pada peningkatan biaya pendidikan sebagai sumber pendapatan. Haruskah pendanaan perguruan tinggi sepenuhnya dibebankan kepada mahasiswa? Ini adalah pertanyaan kunci yang perlu dijawab.

Selain itu, masalah transparansi dalam sistem penentuan UKT juga mencuat. Mahasiswa mengeluhkan bahwa kriteria penentuan UKT seringkali tidak transparan dan dapat dimanipulasi. Ini menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan mahasiswa, yang semestinya dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan apakah regulasi yang mengatur PTN BH saat ini masih relevan dengan semangat pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa. Jika regulasi tersebut malah membebani masyarakat dan menghambat akses ke pendidikan tinggi, maka perlu ada evaluasi mendalam terhadap perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH.

Dalam mengatasi dilema ini, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara otonomi perguruan tinggi dan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau. Perguruan tinggi harus mencari sumber pendapatan tambahan tanpa harus mengorbankan mahasiswa. Sistem penentuan UKT harus lebih transparan dan adil. Dan pemerintah harus senantiasa memantau perkembangan PTN BH serta mengupayakan regulasi yang mendukung pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

Dengan pemikiran yang cermat dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, dilema perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH dapat diatasi untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang lebih baik dan inklusif bagi semua warga negara. Ini adalah langkah penting dalam menjaga masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah.