Indonesia Darurat Perundungan, Pemerintah Bergerak Cepat Mengatasi Kasus-Kasus Bullying

Maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan di Indonesia menjadi sorotan utama belakangan ini. Sebuah insiden di SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah, menunjukkan kasus serius perundungan yang berujung pada cedera parah seorang siswa berusia 14 tahun.

Korban berinisial FF menjadi sasaran penganiayaan oleh dua pelaku, WS (14) dan MK (15). Kejadian ini mencuatkan keprihatinan terhadap keadaan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait situasi darurat perundungan, seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Kasus ini memicu perhatian kita semua. Kita berada dalam situasi darurat perundungan di Indonesia, dan pemerintah harus berperan aktif dalam mencari solusi,” tegas Puan Maharani.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menunjukkan peningkatan kasus perundungan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 mencatat 226 kasus, meningkat dari 119 kasus pada 2020 dan 53 kasus pada 2021.

Fenomena perundungan bukanlah hal baru dan menimpa tidak hanya Indonesia, tetapi juga berbagai negara di dunia. Unicef menjelaskan bahwa perundungan terjadi secara berulang dan seringkali dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau status sosial lebih tinggi. Korban perundungan cenderung berasal dari kelompok yang rentan, seperti keluarga berpenghasilan rendah atau anak-anak dengan ciri khas yang berbeda.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi, tidak tinggal diam. Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim menyatakan komitmennya untuk mengatasi perundungan di lingkungan pendidikan. Hasil Asesmen Nasional (AN) 2021 menunjukkan bahwa 25% peserta didik di Indonesia mengalami berbagai bentuk perundungan.

Dalam upaya penanggulangan, Mendikbud-Ristek akan mendorong implementasi Program Roots, sebuah program pencegahan perundungan berbasis sekolah. Program ini melibatkan siswa yang memiliki pengaruh positif untuk menjadi agen perubahan dalam memberantas perundungan.

Sejak 2017, Program Roots telah mendampingi ribuan sekolah di seluruh Indonesia dan melatih ribuan fasilitator guru antiperundungan. Program ini bertujuan tidak hanya untuk mengurangi kasus perundungan tetapi juga meningkatkan kesadaran dan etika baik di kalangan peserta didik.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga menanggapi masalah ini dengan menegaskan bahwa pemerintah berusaha mencari akar penyebab dan menyusun program penanganan terpadu. Program revolusi mental menjadi fokus, dan pemerintah berencana melibatkan seluruh lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perundungan.

Kondisi perundungan di Indonesia membutuhkan langkah-langkah konkret dan solusi terukur. Kesadaran bersama dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga orangtua, guru, dan siswa, diperlukan agar perundungan tidak menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.