Penghentian Sementara Dana Beasiswa LPDP Dinilai Keliru oleh Guru Besar UPI
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, mengkritik keras rencana penghentian sementara alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, langkah tersebut dianggap keliru dan dapat merugikan kualitas pendidikan masyarakat pada tahun 2045.
“Dalam pandangan saya, ini langkah yang salah. Seharusnya kita memperluas peluang beasiswa, termasuk LPDP. Justru keliru jika mengurangi atau menghentikan dana tersebut,” ungkap Cecep dalam wawancara, Jumat (19/1).
Cecep menekankan perlunya peran Presiden untuk merevisi kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya terkejut dengan rasio pendidikan tingkat S2 dan S3 di Indonesia yang masih kalah dari negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.
Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 di Indonesia hanya mencapai 0,45 persen, jauh di bawah Malaysia dan Vietnam yang sudah mencapai 2,43 persen. Negara maju bahkan mencapai 9,8 persen.
Cecep menilai rencana penghentian sementara dana beasiswa adalah langkah keliru, bahkan seharusnya ditambah. Dana untuk riset dan infrastruktur pendidikan, menurutnya, bisa dicari melalui APBN atau kerja sama dengan swasta, sehingga pendidikan tidak menjadi korban.
Ia juga menyarankan agar pengawasan terhadap lulusan LPDP yang masih berada di luar negeri ditingkatkan, tanpa mengaitkannya dengan keputusan penghentian dana LPDP. Menurut Cecep, seleksi dan perjanjian harus diperketat agar lulusan LPDP benar-benar berkontribusi membangun Indonesia.
“Dari sisi seleksi dan perjanjian, harus ditingkatkan. Mereka harus benar-benar ingin membangun kembali Indonesia. Jangan dipukul rata, jika lulus S3 namun tidak ada lapangan pekerjaan di Indonesia, mereka mencari di luar negeri untuk Indonesia, itu tidak masalah,” tegasnya.
Cecep juga menambahkan bahwa pengurangan anggaran tidak seharusnya dikaitkan dengan jumlah lulusan LPDP yang tidak kembali ke Indonesia. Ia mencontohkan kasus BJ Habibie yang menjadi duta di Jerman, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mengurangi rasa nasionalisme dan kemampuan menjadi duta Indonesia di berbagai negara. “Soal pengurangan anggaran itu hal lain, jangan dikaitkan dengan lulusan LPDP yang tidak kembali ke Indonesia,” pungkasnya.