Berita Pendidikan

Gagasan Pendidikan Capres Dikupas Tajam Oleh P2g: Data, Tawaran Solusi, Dan Kekhawatiran

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, menyuarakan kekecewaannya terhadap gagasan pendidikan dari ketiga calon presiden (capres) dalam debat terakhir. Menurutnya, gagasan yang disampaikan masih bersifat normatif dan belum mencerminkan pemahaman mendalam terhadap masalah pendidikan nasional.

 

Satriawan menyoroti beberapa masalah mendasar, seperti rendahnya nilai literasi dan numerasi di Indonesia. Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) 2022 menunjukkan bahwa setengah dari anak Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi, dan tiga perempat belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Skor PISA Indonesia 2022 juga menunjukkan penurunan yang signifikan.

 

“Belum ada tawaran perbaikan konkret dan signifikan mengenai problematika mendasar rendahnya literasi dan matematika anak Indonesia,” tegas Satriawan.

 

Selain itu, Satriawan mengkritisi ketidaksentuhan capres terhadap Indeks Kompetitif Global (GCI) Indonesia. Meskipun terjadi peningkatan, Indonesia masih kalah dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura.

 

“Dalam GCI, Indonesia memang melompat 10 peringkat, namun belum bisa menyalip tetangga sesama Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura,” ujar Satriawan.

 

Satriawan juga menyoroti isu krusial terkait Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di mana lulusan SMK masih menyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menggenjot pendidikan vokasi, angka pengangguran lulusan SMK masih tinggi.

 

“Dalam debat capres, tidak ada penyelesaian konkret mengenai fakta bahwa angkatan kerja lulusan SD masih mendominasi. Ini seharusnya menjadi sorotan dalam debat, tapi sayangnya tidak disentuh,” tambahnya.

 

P2G juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kurangnya perhatian terhadap sertifikasi guru, PPDB Zonasi, serta janji-janji capres terkait biaya pendidikan yang belum dijelaskan dengan baik.

 

Selain itu, P2G menyayangkan tidak adanya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan penyelesaian masalah guru honorer. Satriawan menegaskan perlunya solusi konkret, seperti penerapan Upah Minimum Guru Non ASN, agar kesejahteraan guru dapat meningkat.

 

Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi P2G, menambahkan bahwa para capres tidak menyajikan Road Map atau Grand Design Pendidikan Nasional yang jelas. Ia berharap agar roadmap pendidikan memperhitungkan keberagaman platform pendidikan dan memperbaiki masalah administrasi, khususnya terkait program seperti Platform Merdeka Mengajar.

 

Dengan masukan kritis ini, P2G berharap agar capres dapat memberikan solusi konkret yang mampu mengatasi permasalahan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *