Voices from the Cultural Front: Panggilan Pembentukan Kementerian Kebudayaan

Suara-suara dari kalangan budayawan, seperti Halim HD, semakin menggema memperjuangkan keberadaan Kementerian Kebudayaan di Indonesia. Kompleksitas urusan kebudayaan dianggap memerlukan pendekatan manajemen yang lebih taktis dan strategis, memicu dorongan untuk pembentukan kementerian ini. Halim HD mengungkapkan bahwa wacana ini bukan kali pertama muncul, melainkan telah disuarakan pada beberapa forum seperti Kongres Kebudayaan 2017 dan Munas Dewan Kesenian Desember 2023.

Menurutnya, pentingnya Kementerian Kebudayaan terletak pada kemampuannya untuk mengelola kebudayaan secara taktis, strategis, dan fokus. Saat ini, terdapat 18 kementerian yang memiliki kegiatan di sektor kebudayaan, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang memiliki program pembentukan desa budaya dan pariwisata.

Halim menegaskan bahwa kebudayaan tidak hanya terbatas pada aspek seni, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan pembangunan. Sebelumnya, muncul juga usulan untuk membentuk Kementerian Kesenian, namun Halim menilai hal tersebut terlalu sempit. Negara-negara maju seperti Australia, Singapura, Tiongkok, Jerman, hingga Korea Selatan memiliki Kementerian Kebudayaan yang terbukti efektif.

Pentingnya Kementerian Kebudayaan semakin terlihat dengan mengelola sumber daya kebudayaan Indonesia yang begitu kaya. Halim berpendapat bahwa nilai kebudayaan jauh lebih besar daripada sumber daya mineral dan membutuhkan manajemen yang baik. Kementerian ini diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia, agar dapat lebih efektif dan optimal dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.