Kontroversi Program Makan Siang Gratis dari Dana BOS: Guru Merasa Terbebani
Dalam wacana terkini mengenai rencana pembiayaan program makan siang gratis dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), timbul kontroversi terutama terkait dampaknya bagi para guru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan bahwa dana BOS akan digunakan untuk membiayai program tersebut.
Namun, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, menolak tegas rencana ini. Ia menilai bahwa dana BOS melibatkan aspek penting dalam sektor pendidikan, termasuk pembayaran gaji guru.
“Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” ujar Iman dengan tegas.
Beliau juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi bagi guru dan tenaga honorer, mengingat mereka juga memiliki keluarga yang perlu diperhatikan. Diskusi seputar pembiayaan program makan siang gratis pun dianggap perlu dilakukan secara serius, terutama setelah terpilihnya presiden nanti.
Iman juga menyampaikan bahwa anggaran dana BOS dari pemerintah pusat selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2022 hingga 2023, dana BOS mengalami pengurangan hingga Rp539 miliar. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa menggunakan dana BOS untuk program makan siang gratis dapat mengorbankan sektor lain yang lebih esensial, seperti upah guru honorer.
“Dengan tren dana BOS yang selalu menurun, maka usulan agar makan siang gratis dari dana BOS malah menambah persoalan. Masalahnya dana BOS selalu turun setiap tahun, alih-alih makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apapun,” tegas Iman.
Kondisi ruang kelas yang rusak sebanyak 60,60 persen pada tahun ajaran 2021/2022, serta keluhan dari sejumlah sekolah dasar yang menganggap dana BOS untuk siswa kurang memadai, menjadi sorotan utama dalam perdebatan ini. Dengan semua pertimbangan ini, sepertinya pembahasan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak terkait.