Berita Pendidikan

BKHM dan Pemuda Pelajar Merdeka Berikan Gebrakan di Sidoarjo: Merdeka Belajar Jadi Sorotan

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) bergandengan tangan dengan komunitas Pemuda Pelajar Merdeka untuk menyemarakkan suasana pendidikan di Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan pelajar SMK menjadi saksi dalam sosialisasi berbagai program Merdeka Belajar yang dihelat di SMK Negeri 2 Buduran pada Selasa (5/3).

 

Anandes Langguana, yang mewakili Kepala BKHM, membuka acara dengan menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari kekerasan. Menurutnya, kekerasan dapat menjadi hambatan serius dan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, Anandes menekankan perlunya kerjasama dari semua pihak untuk menghilangkan kekerasan di dunia pendidikan.

 

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan di sekolah. Ini penting bagi kita semua, untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini di antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan,” paparnya dalam gelar wicara “Bincang Inspirasi Merdeka Belajar”.

 

Anandes juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyediakan bantuan pendidikan dan beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Program ini ditujukan untuk membantu pelajar dari keluarga tidak mampu dalam mewujudkan mimpi mereka dengan menyediakan dukungan biaya pendidikan dan hidup.

 

“KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses bagi masyarakat yang tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas sehingga visi Presiden terkait SDM unggul Indonesia, dapat segera terwujud,” tambah Anandes.

 

Anom Haryo Bimo Suseto dari Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) turut memberikan dukungan, menjelaskan bahwa Kemendikbudristek akan terus mendorong penghapusan tiga dosa besar pendidikan, yaitu perundungan, diskriminasi/intoleransi, dan kekerasan seksual di sekolah. Ia mengungkapkan adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai dasar bagi upaya bersama menghapuskan kekerasan di dunia pendidikan.

 

“Sekarang saatnya bagi sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai aturan baru tersebut. Pemerintah Daerah juga perlu segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) di level Kabupaten/Kota/Provinsi,” terang Bimo.

 

Sony Hartono Wijaya dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) menjelaskan langkah-langkah bagi pelajar jenjang menengah dari keluarga tidak mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi melalui KIP Kuliah. Ia mengajak peserta untuk menyosialisasikan peluang KIP Kuliah kepada pelajar berprestasi dengan keterbatasan pembiayaan.

 

“Pentingnya data NISN dan NPSN terverifikasi di Dapodik, dan yang sudah memiliki KIP sebelumnya akan diprioritaskan sebagai calon penerima KIP Kuliah,” tandas Sony. Suksesnya acara ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para pelajar untuk meraih mimpi mereka tanpa terkendala biaya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *