Berita Pendidikan

Taufik Basari DPR: Negara Harus Bertanggung Jawab, Namun Perlu Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menyatakan bahwa meskipun seharusnya negara memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan, keterbatasan kemampuan negara menuntut partisipasi aktif dan peran masyarakat. Pernyataan tersebut dilontarkan dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Rabu (6/3).

 

Taufik Basari menanggapi perkara yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga pemohon perorangan. Ia menilai bahwa negara memang harus hadir dan bertanggung jawab penuh terhadap warganya, tetapi dengan keterbatasan keuangan saat ini, peran serta masyarakat menjadi sangat penting.

 

“Yang diungkapkan para pemohon pada positanya memang benar seharusnya negara harus hadir dan bertanggung jawab penuh bagi warga negaranya. Namun dengan kemampuan negara saat ini, negara tetap membutuhkan peran serta masyarakat untuk juga ikut bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan ikut berpartisipasi meningkatkan kehidupan dalam hal pendidikan,” ungkap Taufik Basari.

 

Lebih lanjut, Taufik mengusulkan agar program makan siang gratis ini dikelola oleh kementerian yang independen, bukan menggunakan anggaran BOS. Menurutnya, lebih baik membentuk Kementerian Makan Siang Gratis sendiri agar dapat mengurus program tersebut tanpa mengganggu anggaran Kemendikbud-Ristek.

 

“Saya sampai usulkan lebih baik bikin Kementerian Makan Siang Gratis saja sekalian ketimbang kita memasukkan diri ke pipa dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejali anggaran yang lebih besar sementara di sekolah harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan ini,” pungkas Andreas Hugo Pareira.

 

Sebagai tanggapan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengevaluasi alokasi anggaran pendidikan tinggi yang dikelola oleh Dikti, yang hanya 2,7% dari anggaran yang ditentukan oleh Konstitusi. Enny mengajukan pertanyaan mengenai desain alokasi anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar sebagai landasan pendidikan. Taufik menegaskan pentingnya Mahkamah Konstitusi memberikan panduan konstitusional terkait alokasi anggaran pendidikan ke depan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *