Berita Pendidikan

Fokus Anggaran KJP: Solusi bagi Murid Sekolah Swasta Kelas Bawah

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco, menyoroti urgensi alokasi anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk murid-murid sekolah swasta level C dan D di ibu kota.

Baco menegaskan bahwa tidak semua siswa di sekolah swasta berasal dari latar belakang ekonomi yang mampu. Bagi sebagian besar siswa di sekolah swasta kelas bawah, keberadaan KJP menjadi penentu kelanjutan pendidikan mereka.

“Dalam situasi sekarang, 50% pelajar di sekolah negeri berasal dari keluarga mampu dan mendapat fasilitas gratis. Namun, di sekolah swasta level C dan D, 100% siswa berasal dari kalangan tidak mampu dan justru harus membayar. Ini sangat tidak adil,” tegas Baco di Jakarta, Kamis (21/3).

Menurutnya, banyak sekolah swasta yang menghadapi kesulitan dalam memberikan ijazah kepada siswa karena kesulitan dalam membayar biaya pendidikan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengalokasikan anggaran pendidikan dengan tepat sasaran.

“Bukan hanya menciptakan kekisruhan, tetapi juga menyediakan solusi yang tepat terkait KJP. Kebijakan harus adil, merata, dan tepat sasaran. Mengapa tidak membuat sekolah swasta level C dan D gratis saja?” jelasnya.

Baco menambahkan bahwa selisih anggaran antara sekolah gratis untuk sekolah swasta level C dan D tidak terlalu jauh dengan dana KJP yang ada saat ini. Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI hanya perlu menambahkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Contohnya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk KJP? Sekitar Rp4 triliun. Mungkin kita hanya perlu menambah sekitar Rp4,8 triliun atau Rp5 triliun. Masalah selesai,” tambahnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI telah mempertimbangkan usulan tentang sekolah gratis yang diambil dari pengalihan dana KJP. Namun, keputusan akhir masih dalam tahap evaluasi dan kajian lanjutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *