Kontroversi SNBP 2024: Guncangan bagi Sekolah Penggerak Kurikulum Merdeka
Perbincangan pedas mengemuka di ranah pendidikan seiring dengan hasil seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) tahun 2024. Sorotan utama jatuh pada Sekolah Penggerak Angkatan I yang telah merangkul Kurikulum Merdeka sejak 2021, namun kini terombang-ambing dalam gelombang ketidakadilan.
Pernyataan tegas datang dari Bidang Advokasi Guru di bawah naungan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), diwakili oleh Iman Zanatul Haeri, yang mengecam perlakuan yang mereka anggap tidak setara. “Kami merasa diabaikan, lulusan kami tidak diperlakukan sama dengan yang lain,” tegasnya.
Dalam analisis data, terungkap penurunan dramatis dalam penerimaan siswa melalui jalur SNBP 2024 dari sekolah-sekolah Penggerak. Contohnya, SMAN 1 Cikampek, Karawang hanya berhasil meluluskan 3 siswa, jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 21 siswa. Trend negatif ini juga terpantau di berbagai sekolah lain, menimbulkan kekecewaan yang meresap di berbagai lapisan masyarakat pendidikan.
P2G mempertanyakan kurangnya koordinasi antara kebijakan Kurikulum Merdeka dengan sistem SNBP yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) dan perguruan tinggi negeri (PTN). Ini membuat lulusan Kurikulum Merdeka terpinggirkan, merugikan hak-hak mereka dalam akses ke perguruan tinggi.
Feriyansyah, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan P2G, menyerukan perlunya tindakan cepat dari pemerintah. Rekomendasi disampaikan untuk menanggapi ketidakpastian ini, termasuk mendesak Kemdikbudristek untuk memberikan klarifikasi resmi serta meningkatkan koordinasi dengan PTN dan BP3.
Tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, situasi ini juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap upaya reformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka. P2G menegaskan perlunya langkah konkrit untuk memperbaiki kondisi ini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.