Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – KABAR SASANTI

Berita Pendidikan

Redaktur October 14, 2023 0 Comments Asesmen Nasional (AN) 2021, bullying, Cilacap, FSGI, Indonesia, Jawa Tengah, Kasus SMPN 2 Cimanggu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kesadaran Bersama, Ketua DPR RI, KPAI, Ma'ruf Amin, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim, Pencegahan Perundungan, Pendidikan, Perundungan, Program Revolusi Mental, Program Roots, Puan Maharani, Situasi Darurat Perundungan, Solusi Terukur., Unicef, Wakil Presiden RI

Indonesia Darurat Perundungan, Pemerintah Bergerak Cepat Mengatasi Kasus-Kasus Bullying

Maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan di Indonesia menjadi sorotan utama belakangan ini. Sebuah insiden di SMPN 2

Berita Kebudayaan

Redaktur September 30, 2023 0 Comments Agen Perubahan, Badan Pusat Statistik, Bahasa Asing, Belanda, BPS, Gelar Sarjana, Generasi Muda, Hari Sarjana Nasional, Intelektual, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kontribusi Positif, Mahasiswa, Masa Depan Indonesia., Peluang Pekerjaan, Pendidikan Tinggi, Penghargaan, Perguruan Tinggi, Persentase Penduduk, Pionir, Polytechnische School, Prestasi, Program Studi, Raden Ajeng Kartini, Refleksi, Sejarah Indonesia, Solusi Konstruktif, Sosrokartono, Teknik Sipil

Hari Sarjana Nasional: Merayakan Prestasi dan Inspirasi

Setiap tanggal 29 September, kita memperingati Hari Sarjana Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap para intelektual yang telah menyelesaikan perjalanan pendidikan

Berita Pendidikan

editor September 9, 2023September 9, 2023 0 Comments ahli hukum, aturan kampanye politik, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, fasilitas pendidikan, independen, integritas pendidikan, kampanye politik, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keputusan MK, KIKA, Komisi Pemilihan Umum, KPU, lingkungan netral, netralitas lembaga pendidikan, Nomor 65/PUU-XXI/2023, otonomi perguruan tinggi, pendidikan berkualitas, peneliti, pengamat pemilu, pengawasan kampanye politik, penggunaan fasilitas pemerintah, perbedaan perlakuan, politisasi institusi pendidikan, politisasi pendidikan, proses demokrasi, Putusan MK, Satria Unggul, tempat ibadah, transaksi politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan MK yang Mengizinkan Kampanye di Institusi Pendidikan Menuai Kontroversi

Jakarta – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kampanye politik di tempat-tempat pendidikan menuai kritik dan perdebatan. Sejumlah kalangan, termasuk