KPU – KABAR SASANTI

Berita Pendidikan

Redaktur February 28, 2024 0 Comments Antisipatif, APBN, BOS, Dana Desa, DPR., Jakarta Pusat, Kabinet, KPU, Legislatif, Muhadjir Effendy, Pembahasan Anggaran, Pemilihan Umum, Pemindahan Anggaran, Pilpres 2024, Program Makan Siang dan Susu Gratis, Sidang Kabinet Paripurna, Simulasi Anggaran

Program Makan Siang dan Susu Gratis di Kabinet: Antisipatif atau Langkah Terlalu Dini?

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyebut pembahasan program makan siang dan susu gratis dalam sidang kabinet

Berita Kebudayaan

Redaktur November 19, 2023 0 Comments Bawaslu, Demokrasi Indonesia, Gus Mus, Indonesia, KPU, Krisis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Manipulasi Konstitusi, Muh. Afit Khomsani, Netralitas Aparat Negara, Network For Indonesian Democratic Society (Netfid), Nilai Kemanusiaan, Partisipasi Publik, Pertemuan Tokoh Bangsa, Politik Kebudayaan, Romo Benny

Gus Mus dan 19 Tokoh Bangsa Kumpul: Mengembalikan Politik ke Jalan Kebudayaan

Kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri, atau yang akrab disapa Gus Mus, menjadi tempat berkumpulnya 19 tokoh bangsa pada hari Minggu

Berita Pendidikan

editor September 9, 2023September 9, 2023 0 Comments ahli hukum, aturan kampanye politik, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, fasilitas pendidikan, independen, integritas pendidikan, kampanye politik, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, keputusan MK, KIKA, Komisi Pemilihan Umum, KPU, lingkungan netral, netralitas lembaga pendidikan, Nomor 65/PUU-XXI/2023, otonomi perguruan tinggi, pendidikan berkualitas, peneliti, pengamat pemilu, pengawasan kampanye politik, penggunaan fasilitas pemerintah, perbedaan perlakuan, politisasi institusi pendidikan, politisasi pendidikan, proses demokrasi, Putusan MK, Satria Unggul, tempat ibadah, transaksi politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan MK yang Mengizinkan Kampanye di Institusi Pendidikan Menuai Kontroversi

Jakarta – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kampanye politik di tempat-tempat pendidikan menuai kritik dan perdebatan. Sejumlah kalangan, termasuk