Penjabat Gubernur DKI Jakarta – KABAR SASANTI

Berita Pendidikan

Redaktur March 9, 2024 0 Comments APBD 2024, Balai Kota DKI Jakarta, Bantahan., Bappenas, Desil, DTKS, Heru Budi Hartono., Kekacauan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial., KJMU, Kuota Penerima, Mekanisme Baru, Pembiayaan, Pemeringkatan Kesejahteraan, Pemotongan Anggaran, Pencoretan Mahasiswa, Pengecekan Ulang, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Regsosek, Sumber Data, Tanggapan DPRD DKI Jakarta

Gubernur Jakarta Sebut Tidak Ada Pemotongan Anggaran Program KJMU

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membantah klaim pemotongan anggaran pada program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dalam APBD

Berita Kebudayaan Berita Pendidikan

Redaktur March 9, 2024 0 Comments APBD 2024, Aset dan Kendaraan, Bantuan Biaya Pendidikan, Data Penerima KJMU, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DPRD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono., Ima Mahdiah, Keluhan Mahasiswa, Kementerian Sosial., KJMU, Mahasiswa, Mekanisme Baru, Metode Penentuan Penerimaan, Pengurangan Anggaran., Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Perubahan Data

Krisis KJMU di DKI Jakarta: Mahasiswa Terdampak Pengurangan Anggaran, DPRD Sebut Protes Sudah Dilayangkan

Keluhan mahasiswa terkait tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) semakin memuncak, dengan anggota Komisi E DPRD DKI

Berita Kebudayaan

Redaktur November 9, 2023 0 Comments Abdul Azis Muslim, Bupati, Destinasi Maritim, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono., Inisiatif, Jakarta Utara, Kabupaten Administrasi, Kota Administrasi, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat, Pembangunan Pariwisata, Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu, Pencabutan Perda 11/1992, Pengembangan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Perekonomian, Potensi Wisata, PP Nomor 55 Tahun 2001, Relevansi

Pencabutan Perda 11 Tahun 1992: Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Dorong Percepatan Pembangunan Wisata di Kepulauan Seribu

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta memberikan apresiasi atas pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan